SEJARAH SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER AHM-PTHM”
Sekolah Tinggi Hukum Militer disingkat STHM adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan TNI Angkatan Darat yang bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan Keamanan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan dan sebagai badan pelaksana Direktorad Hukum Angkatan Darat (Ditkumad). STHM, mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ilmu pengetahuan hukum Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. Sebagai suatu Perguruan Tinggi, STHM melaksanakan fungsi utama sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pengajaran, dan Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat.
Dalam catatan sejarah, pendirian STHM tidak terpisah dengan Ditkumad. Ditkumad pada awalnya merupakan fungsi hukum yang dikelola oleh Staf ”A” Angkatan Darat dengan Penetapan Sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat Nomor 440/PNTP/SA/1950 yang bertugas mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Dienst der Ajudant Generaal KNIL, yang didalamnya terdapat Afdeling Jurisdische Zaken KNIL (Bagian Urusan Hukum KNIL). Berdasarkan Penetapan Sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat, maka dibentuklah “Dinas Tata Hukum Staf “A’’ Angkatan Darat” yang mengambil alih tugas, wewenang dan tanggung jawab Afdeling Jurisdische Zaken KNIL.
Dengan adanya perkembangan organisasi dan tuntutan tugas di lingkungan Angkatan Darat, maka Dinas Tata Hukum Staf “A” Angkatan Darat telah mengalami perubahan menjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat (Ditkehad), selanjutnya berubah menjadi Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat (Itkehad), berubah lagi menjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat (Ditkehad), kemudian menjadi Dinas Hukum Angkatan Darat (Diskumad) dan terakhir Direktorat Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) hingga saat ini.
Seiring dengan terbentuknya Corps Justisi Militer (Korps Peradilan Militer) dan Inspektorat Kehakiman dalam susunan Organisasi Angkatan Darat, maka pada tahun 1951-1952 muncul gagasan di lingkungan Pimpinan Kementerian Pertahanan untuk menyempurnakan Angkatan Perang, antara lain di bidang Peradilan Tentara. Gagasan itu adalah mengenai pengadaan yustisi militer, yang organ-organnya terlepas dari organ sipil. Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut, maka direncanakan pembentukan sarana pendidikan untuk mendidik para perwira agar memiliki kemampuan yang cukup di bidang ilmu hukum.
Untuk memperoleh anggota tentara yang mempunyai pengalaman yang cukup di bidang hukum, maka didirikanlah Sekolah Hukum Militer (SHM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 0.167/KASAD/Kpts/1952 tanggal 5 Juni 1952 dan sebagai pimpinan lembaga adalah Direktur SHM.
Dalam usaha melancarkan dan memajukan Sekolah Hukum Militer, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 0/352/KSAD/Kpts/1952 dibentuk Dewan Guru SHM yang sekarang bernama Senat Dewan Guru Besar STHM. Sebagai Ketua Dewan Guru SHM yang pertama adalah Prof. Mr. R. Djokosoetono yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 1950-1962.
Dalam perkembangannya SHM berubah menjadi Akademi Hukum Militer (AHM) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor MP/H/750/1953, dan kepada para lulusan AHM diberikan gelar Baccalaureat Hukum (Bc.Hk.)
Dalam rangka pembangunan Angkatan Darat dan mengisi jabatan-jabatan pada badan Peradilan Ketentaraan yang mensyaratkan keahlian Sarjana Hukum, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts-832/6/1962 didirikanlah lembaga Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) yang merupakan kelanjutan dari AHM.
Sebagai suatu perguruan tinggi, PTHM diberikan status sebagai Perguruan Tinggi Negeri, berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 65 Tahun 1963 tanggal 10 Juli 1963.
Selanjutnya dengan diundangkannnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PTHM pada tahun 1994 berubah menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM” beradasarkan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994, dan sebagai pimpinan lembaga adalah Ketua STHM.
Nama-nama besar seperti Brigjen TNI Soetojo Siswomihardjo, Sudharmono, Ali Said, Ismail Saleh, Hari Suharto, H.M. Andi Ghalib adalah para Alumni STHM yang telah mendarma bhaktikan jiwa dan raganya bagi bangsa Indonesia.
Berikut adalah nama-nama Direktur/Ketua STHM dari tahun 1952 sampai dengan sekarang :
- Basarudin Nasution
- Kolonel Inf Muhono, S.H.
- Brigjen TNI Soetojo Siswomihardjo
- Letkol Ckh EY. Kanter, S.H.
- Kolonel Ckh Soedjono Wirjohatmodjo, S.H.
- Kolonel Ckh Badroen, S.H.
- Kolonel Ckh Alamsyah Hasan , S.H.
- Brigjen TNI M. Djaelani, S.H.
- Brigjen TNI Oeng Roemadji, S.H.
- Kolonel Chk Suhadi, S.H.
- Kolonel Chk Winarso, S.H.
- Kolonel Chk A.M. Ghalib, S.H.
- Kolonel Chk Chalid Karim Leo, S.H.
- Kolonel Chk S.Sulaksono, S.H.,M.H.
- Kolonel Chk Bachrudin, S.H., M.H.
- Kolonel Chk T.S. Maha, S.H., M.H.
- Brigjen TNI H.M. Arief Siregar, S.H., M.Sc., M.M., M.H.
- Kolonel Chk Erfa S.Nura, S.H., M.H.
- Kolonel Chk Sahyono, S.H., M.H.
- Kolonel Chk Ishak Alparis, S.H., M.Hum.
- Kolonel Chk (K) Dra. Purwanti, S.H.
- Kolonel Chk Markoni, S.H., M.H.
- Kolonel Chk Joko Purnomo, S.H., M.H.
- Kolonel Chk Agus Dhani M., S.H., M.Hum
- Kolonel Chk Wahyu Wibowo, S.H., M.H.
- Kolonel Chk Dr. I Made Kantikha, S.H., M.H.
- Kolonel Chk Atto Salurapa, S.H., M.H.
- Kolonel Chk R. Hudi Purnomo, S.H., M.Hum.
- Kolonel Chk (K) Dr. Tetty Melina, S.H., M.H.
- Brigjen TNI Dr. Tiarsen Buaton, S.H., L.L.M.
- Brigjen TNI Dr. I Made Kantikha, S.H., M.H.
- Brigjen TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. (Saat ini).
Sedangkan para pejabat Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM dari tahun 1952 sampai dengan sekarang, yaitu :
- Prof. Mr. R. Djoko Soetono (1952-1965).
- Prof. Hazairin, S.H. (1965-1875).
- Prof. R. Subekti, S.H. (1975-1987).
- Prof. Padmo Wahjono, S.H. (1987-1991).
- Priyatna Abdurrasyid, SH. Ph.D. (1991-2015).
- Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. AM Hendropriyono, S.T., S.H., M.H. (2015 - hingga sekarang).