Jakarta, sthm.ac.id – Dalam rangka membangun kesadaran kritis terhadap fenomena lawfare, Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) menggelar Diskusi Ilmiah bertempat di Graha T.B. Simatupang, Pusat Zeni TNI AD, Matraman, pada Senin (20/10/25).

Kegiatan ini mengusung tema “Konsep Kesiapan Korps Hukum Dalam Menghadapi Ancaman Perang Hukum (Lawfare) di Era Saat Ini dan Korps Hukum Sebagai Pilar Utama Profesionalisme Peradilan Militer Dalam Menjaga Supremasi Hukum”.

Dalam sambutannya, Ketua STHM, Brigjen TNI R. Deltanto S.D, S.H., M.H., menyampaikan bahwa tema ini sangat penting dan strategis. “Perang hukum atau lawfare bukan lagi konsep teoritis, tetapi telah menjadi alat konfrontasi non-militer yang digunakan oleh berbagai pihak untuk melemahkan legitimasi dan moral kekuatan pertahanan suatu negara, termasuk Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua STHM menegaskan pentingnya peran Korps Hukum sebagai pilar utama profesionalisme peradilan militer. “Peradilan militer bukan sekadar forum penegakan disiplin prajurit, melainkan bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota TNI,” tambahnya.

Narasumber dalam diskusi ilmiah tersebut diantaranya adalah Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., Anggota Dewan Guru Besar STHM, dengan materi “Membangun dan Melaksanakan Hukum Berbasis Pancasila dan Keadilan Bermartabat.” Mayjen TNI Purn Dr. Moelyono, S.H., M.H., Dosen STHM, membawakan tema “Korps Hukum TNI Sebagai Pelaksana Utama Dalam Sistem Peradilan Militer Dalam Perspektif Pembinaan.” dan Laksda TNI Purn Anwar Saadi, S.H., M.H., dengan materi “Peran Korps Hukum Sebagai Pilar Utama Peradilan Militer Dalam Menjaga Supremasi Hukum.”

Diskusi yang berlangsung secara interaktif ini dihadiri oleh sejumlah Perwira Tinggi dan Menengah Korps Hukum TNI, serta Mahasiswa STHM yang dipandu oleh Moderator, Kolonel Chk Dr. Irman Putra, S.Fil., S.H., M.H.
(Pen STHM)