Jakarta, sthm.ac.id – Personel dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat (Ditkumad), bertempat di Aula Lantai 5 Ditkumad, Ciracas, Jakarta Timur. Selasa (7/10/25).

Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh Direktur Hukum TNI AD (Dirkumad), Brigjen TNI A. Agung Widi W., S.H., M.H. Dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia agar selaras dengan penegakan hukum di lingkungan militer. “FGD ini diharapkan dapat menjadi forum diskusi yang produktif untuk memperdalam pemahaman dan kesiapan jajaran TNI AD dalam menyikapi perubahan hukum nasional, khususnya terkait administrasi dan disiplin keprajuritan,” ujar Dirkumad

FGD yang bertemakan “Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Administrasi dan Disiplin Prajurit,” dilaksanakan secara tatap muka dan daring, dengan peserta tatap muka berasal dari satuan-satuan hukum di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sementara peserta dari luar wilayah mengikuti kegiatan secara daring.

Hadir sebagai narasumber utama, Kolonel Chk (Purn) Dr. Agustinus P.H., S.H., M.H., Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung, yang menyampaikan materi berjudul “Implikasi Berlakunya KUHP terhadap Hukum Disiplin Militer dan Administrasi Militer.”

Selain itu, dua dosen STHM juga turut menjadi narasumber, yaitu Letkol Chk Dr. Hedwig Ardianto Mau, S.H., M.H., dengan materi “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Implikasinya terhadap Disiplin Militer,” serta Letkol Chk Boedy Prasetyo, S.H., M.H., dengan materi “Implikasi KUHP Nasional terhadap Sanksi Administrasi bagi Prajurit TNI.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta, khususnya para Personel dan Mahasiswa STHM, dapat memperoleh wawasan komprehensif mengenai dinamika hukum nasional serta menyiapkan diri menghadapi perubahan sistem hukum pidana yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. (Pen STHM)